FILM ‘DIRTY VOTE’: MEMBONGKAR SKEMA KECURANGAN DALAM PEMILU 2024

FROYONION.COM - Pada 11 Februari 2024, kanal resmi YouTube Dirty Vote merilis film dokumenter berjudul Dirty Vote, yang disutradarai oleh Dandhy Laksono. Film ini menyoroti dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Dalam film ini, tiga Ahli Hukum Tata Negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari, menjadi bintang utama. Mereka membahas sejumlah data dan menguraikan pelanggaran hukum yang terjadi selama Pemilu 2024. Lebih lanjut, ketiganya juga mengulas potensi-potensi kecurangan berdasarkan sudut pandang hukum di Indonesia.

Dirty Vote memberikan pandangan mendalam tentang tantangan hukum yang dihadapi dalam proses demokrasi di Indonesia. Film ini menjadi salah satu sumber penting dalam memahami dinamika politik dan hukum yang berkaitan dengan Pemilu 2024.

BACA JUGA: 6 REKOMENDASI FILM TEMA EDUKASI POLITIK BUAT GEN Z FIRST VOTERS

Film dokumenter yang menampilkan tiga pandangan dari para ahli tersebut memiliki durasi selama 1 jam 55 menit 22 detik. Debutnya dilakukan pada pukul 11.39 dengan sebuah wawancara singkat bersama ketiga pakar mengenai motif keterlibatan mereka dalam film tersebut.

Dikutip dari CNNIndonesia, Dandhy menyatakan bahwa dia tertarik untuk membuat Dirty Vote karena terdapat informasi-informasi mengenai kasus kecurangan dalam Pemilu 2024 yang beredar di media sosial. Selain itu, dia juga merasa terpicu oleh beberapa podcast yang dibawakan oleh Bang Feri Amsari yang sedang membahas proyek tentang peta kecurangan dalam Pemilu.

"Jadi, aku ke-trigger dengan beberapa informasi tentang kasus kecurangan Pemilu yang berseliweran di media sosial. Ke-trigger juga dengan beberapa podcast Bang Feri Amsari yang sedang bikin project tentang peta kecurangan Pemilu," ujarnya, Senin (12/2/2024).

BACA JUGA: 7 TIPS NYOBLOS DARI ANDOVI DAN JOVIAL BUAT FIRST VOTER DI PEMILU 2024 NANTI

Dirty Vote bukanlah kali pertama Dandhy menciptakan karya film yang berkaitan dengan momen pemilihan umum. Sebelumnya, ia telah menghasilkan film Ketujuh pada tahun 2014, kemudian menyusul dengan Jakarta Unfair menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, dan dilanjutkan dengan Sexy Killers menjelang Pemilu 2019.

Film Dirty Vote menggambarkan berbagai desain kecurangan dalam Pemilu 2024 dari sudut pandang para pakar hukum tata negara di Indonesia. 

Ceritanya dimulai dengan berbagai ucapan yang berbeda Jokowi tentang anak-anaknya yang terlibat dalam politik. Selain itu, film tersebut juga mengungkap ketidaknetralan pejabat publik, potensi kecurangan kepala desa, alokasi dan penyaluran dana bansos, pemanfaatan fasilitas publik, serta pelanggaran etik oleh lembaga-lembaga negara

Dalam penjelasannya, hasil analisis tentang suara di Pulau Sumatera pada Pemilu 2014 dan 2019, yang menunjukkan keuntungan bagi koalisi Gibran-Prabowo pada Pemilu 2024. 

BACA JUGA: FIRST VOTER BISA NYIMAK RANGKUMAN DEBAT CAPRES-CAWAPRES DI WEBSITE BIJAK MEMILIH

Pemekaran Papua menjadi 6 provinsi juga menjadi fokus perhatian, karena berpengaruh pada hasil Pemilu 2024 dengan pemekaran tersebut. Selanjutnya, penunjukan 20 Pj Gubernur dan 182 Pj oleh Presiden Jokowi juga menjadi sorotan, dimana beberapa di antaranya terlibat secara tidak langsung dalam mendukung paslon tertentu.

Sementara itu, kelompok Desa Bersatu menggelar deklarasi untuk mendukung paslon 02 dengan dugaan keterlibatan kepala desa dalam manipulasi data pemilih, penggunaan dana desa dan alokasi bansos. 

Di sisi lain, ketidaknetralan beberapa menteri yang masih menjabat seperti Zulfikli Hasan (Mendag) dan Airlangga H (Menko Perekonomian), namun terlibat dalam tim kampanye juga menjadi perhatian, seiring dengan penyalahgunaan dana bansos untuk kepentingan politik.

Politisasi bansos semakin diperkuat dengan lonjakan drastis dalam alokasi dana bansos menjelang Pemilu 2024. Data menunjukkan tren yang mencolok: Mulai dari Maret hingga Mei 2023, jumlah dana bansos yang dialokasikan mencapai 7,9 triliun rupiah. 

BACA JUGA: BINGUNG MILIH SIAPA DI PEMILU 2024? INTIP PROFIL KETIGA CAPRES DI BIJAK MEMILIH!

Pada periode September hingga November 2023, angka tersebut meningkat menjadi 8 triliun rupiah. Meskipun terjadi penurunan pada Desember 2023, dengan alokasi sebesar 2,7 triliun rupiah, namun lonjakan signifikan kembali terjadi pada Januari 2024, mencapai jumlah fantastis 78,06 triliun rupiah, yang merupakan gabungan dari berbagai program seperti PKH, BNPT, PIP, dan BLT.

Penting untuk diketahui bahwa sebaran dana bansos secara strategis beririsan dengan daerah-daerah yang sebelumnya memberikan dukungan kepada Jokowi pada tahun 2019. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa distribusi dana bansos tidak sepenuhnya bersifat netral dan mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. 

Adanya keterlibatan Polri dalam pendistribusian bansos, serta ajakan dari Gubernur Kepri untuk memilih calon presiden yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi, yaitu paslon 02, semakin memperkuat dugaan politisasi bansos dalam konteks Pemilu 2024. 

Selain itu, perlu dicatat bahwa anggaran bansos untuk tahun 2024 jauh melampaui anggaran bansos pada tahun 2021, yang merupakan puncak dari pandemi Covid-19. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bansos, serta kemungkinan penyalahgunaan dana tersebut untuk kepentingan politik.

BACA JUGA: THANKS TO KOLABORASI KPU, BAWASLU, GOOGLE INDONESIA, DAN BIJAK MEMILIH, PESTA PEMILU 2024 JADI SERU

Terdapat juga kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen pada tahun 2024, sementara kenaikan upah buruh hanya berkisar antara 3,2 hingga 4,4 persen. Meskipun ada desakan untuk mengembalikan bansos, namun hal tersebut bukanlah bentuk bantuan politik atau dari pejabat. Sebaliknya, bansos dianggap sebagai cara cepat untuk mewujudkan sila kelima Pancasila.

Menurut Bivitri Susanti, jika bansos adalah fasilitas negara, seharusnya disalurkan melalui struktur negara seperti Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, Bivitri mengungkap bahwa data Kemensos tidak digunakan untuk pendistribusian bansos oleh pemerintah. 

Hal ini terlihat dari fakta bahwa pembagian bansos terbanyak terjadi di wilayah Timur Indonesia. Ia juga mengungkap strategi politik yang dikenal sebagai Gentong Babi (Pork Barrel Politics), yang mengacu pada penggunaan uang negara oleh politisi untuk digelontorkan ke daerah pemilihan agar mereka dipilih kembali. Namun, kali ini, Jokowi tidak meminta dukungan langsung kepada pemilih, melainkan mencari penerusnya.

BACA JUGA: LEBIH DEKAT DENGAN CI MEHONG SOSOK PEBISNIS YANG VIRAL DAN MALAH TERJUN KE DUNIA POLITIK PRAKTIS

Selanjutnya, Partai kecil yang berasal dari partai besar seperti Partai Gelora Indonesia dan Partai Kebangkitan Nusantara ikut serta dalam Pemilu 2024 meskipun tidak memenuhi syarat, dengan indikasi manipulasi data yang mencurigakan. 

Terakhir, kronologi pengesahan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres 02 oleh Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan dalam film ini, menyoroti perdebatan di dalam MK tentang kualifikasi usia calon presiden/cawapres.

Di akhir film, para aktor menyimpulkan hasil analisis mereka. Feri menyatakan bahwa semua rencana kecurangan ini tidak dibuat dalam waktu singkat dan tidak dilakukan secara individu. 

Sebagian besar dari rencana tersebut terstruktur dengan baik, sistematis, dan melibatkan partisipasi yang besar untuk mengelabui pemilu. Menurutnya, pihak-pihak yang terlibat merupakan kekuatan yang telah berkuasa bersama selama 10 tahun terakhir.

Dilanjutkan Bivitri Susanti, dalam penutup film Dirty Vote, menyampaikan pernyataan yang mencuri perhatian di dunia maya. Ia mengungkapkan bahwa “Untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua, yakni mental culas dan tahan malu,” ujarnya. (*/)